Pemerintah jalin komunikasi dengan Telegram
Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara mengatakan timnya
telah berkomunikasi dengan Telegram untuk mengatasi penyumbatan sebagian oleh Kominfo akhir pekan lalu.
“Fokusnya adalah pada persiapan semacam proses,” kata Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informasi, ketika dia bertemu di Google Lounge pada hari Rabu.
Menurut Rudiantara, Telegram bekerja secara berbeda karena
, tidak seperti layanan komersial lainnya, mereka mengklaim sebagai organisasi nirlaba.
“Yang penting di masa depan, jika ada konten yang dianggap melanggar aturan, seperti radikalisme, terorisme, telegram juga bisa bereaksi cepat,” kata Menteri Komunikasi dan Informasi.
Kementerian Komunikasi dan Informasi telah berusaha menghubungi Telegram sejak tahun lalu, tetapi tidak mendapat tanggapan. Langkah-langkah telah diambil untuk memblokir akses ke situs web Telegram dan untuk mengurangi penyebaran radikalisme dan konten teroris.
Pavel Durov, CEO Telegram, mengakui bahwa kesalahan menyebabkan
kesalahpahaman. Mereka segera membalas email dari Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi sehingga mereka dapat bekerja sama secara lebih efisien.
(Baca: Pemerintah Siapkan Solusi Untuk Membuka Kembali Telegram)
Ketika mengisyaratkan apakah Telegram perlu mendirikan pusat data di Indonesia, Rudiantara mengatakan dia belum tahu, tetapi sebagai warga global dunia digital, Indonesia harus terbuka dan kompetitif.
“Kita juga harus menjadi negara terbuka agar Indonesia bisa menjadi negara yang kompetitif di pasar internasional,” katanya.
Pemerintah terus berupaya menghapus konten negatif pada platform lain dengan terus bertemu dengan penyedia layanan untuk membahas cara menangani konten negatif.
Baca Juga :